Kontroversi Harga BBM

Runtuhnya Menara Segitiga Biru

"Jika harus turun, kenapa naik?"
-Kapten Haddock dalam episode "Tintin di Tibet"

Anak-anak muda yang tengah angkara itu bergandengan tangan ketika saling berhadapan dengan aparat keamanan yang bersembunyi di belakang tameng-tameng gelap nan angker. Di balik pelindung logam itu berdiri sosok-sosok serdadu Bhayangkara berseragam yang tak kalah gelapnya. Menyimpan wajah kaku mereka di balik masker-masker anti huru-hara yang mereka kenakan, ketika bertugas mengatasi unjuk rasa gabungan mahasiswa dan buruh yang menolak kenaikan harga BBM di moncong gedung parlemen, jalan Salemba dan demo serupa di seantero tanah air. Demo rusuh yang berkobar sejak 28 hingga 31 Maret (Sabtu dinihari) itu akhirnya berujung saat seluruh Fraksi DPR menyetujui opsi untuk menunda kenaikan harga BBM yang sebelumnya diusung pemerintah dan partai koalisi pendukungnya yang sejak pekan-pekan belakangan ini merebak ke permukaan.

Isu kenaikan harga BBM pada 1 April 2012 dihembuskan pemerintah dukungan Partai Demokrat serta segenap (tadinya) kekuatan koalisinya di parlemen. Meskipun gosip kenaikan harga BBM adalah isu yang sensitif dan tentunya sangat tak populer. Namun tanpa hirau rencana itu tetap dirilis dan dibiarkan menjadi beliung yang bertiup kencang ke cakrawala kehidupan masyarakat di seantero tanah air. Rencana kenaikan BBM bertiup seperti bisikan genderuwo yang hanya menggeram tanpa bisa menjelaskan urgensinya pada kawula yang tak mereka pahami peta kondisi sosial dan daya belinya.

Kubu oposisi segera bersikap. F-PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura serta merta menentang rencana kebijakan pemerintah tersebut. Di level lapangan, mahasiswa, buruh dan masyarakat bereaksi impulsif dengan cara turun ke jalan secara sporadis tapi serentak. Jejak realita selanjutnya memperlihatkan sebentuk blunder opini publik yang mulai bergerak perlahan untuk memangsa tuannya sendiri, partai segitiga biru dan pendukungnya. Bola api itu terus menggelinding, menenggelamkan citra mereka yang terus anjlok ke titik nadir blantika politik Nusantara.

Di samping itu, partai berkuasa yang menguasai parlemen tersebut juga melakukan "fiasco" psikologis karena menggulirkan isu sensitif kenaikan BBM pada waktu yang keliru. Mereka seolah tak mempertimbangkan akibat yang menjadi respons dari masyarakat serta mahasiswa yang selama ini sudah keburu jengah dengan "branding" sejumlah skandal korupsi yang melanda jantung-nadi partai berkuasa. Belum lagi berbagai sepakterjang kebijakan dan performa sirkus ulur-waktu yang merebak di seputar opera sabun Gayus, Nazaruddin dan terakhir Angie, yang dinihari tadi masih sempat memberikan suaranya untuk menggenapi pilihan buat opsi kedua. Menguasai parlemen belum tentu menguasai pula hati seluruh koalisinya yang beranggotakan manusia biasa. Kesolidan koalisi kelak menjadi taruhan yang tak terbayarkan nilainya setelah isu kenaikan BBM itu.

Arogansi politik mungkin lebih tepat disematkan pada strategi kenaikan BBM yang ditentang habis-habisan oleh masyarakat luas itu. Ketika akhirnya keputusan penundaan kenaikan BBM itu sah ditetapkan, Partai Demokrat yang menjadi lokomotif gagasan kenaikan harga BBM harus menjilat ludahnya kembali karena terpaksa menyetujuinya.

Tapi nasi terlanjur jadi bubur. Harga-harga kebutuhan pokok telah terkerek naik akibat rencana kenaikan BBM yang diumumkan jauh-jauh hari. Kerusuhan keburu merebak dan korban berjatuhan. Mahasiswa terlibat konflik fisik berdarah dengan aparat yang hanya menjalankan perintah atasan. Di sejumlah besar ruang kota di Indonesia, aksi solidaritas serupa bergemuruh menyuarakan perlawanan. Di parlemen, partai koalisi masih yakin bakal meraup kesepakatan. Sidang demi sidang mulai di gelar di Senayan. Tapi angkara telah keburu tersulut. Drama baru yang diusung partai berkuasa segitiga biru telah dimulai pada saat presiden berangkat ke luar negeri.

Unjuk rasa secara sporadis mulai menggelinding, makin membesar menjelang pemberlakuan harga eceran BBM baru tanggal 1 April seperti yang diinginkan pemerintah. Aparat keamanan kali ini telah menyiapkan tindakan represif yang zakelijk. Pengalaman kerusuhan masa lalu membuat polisi makin konsisten bertindak tegas dan keras. Pembubaran massa demonstran umumnya dilakukan secara represif. Keganasan aparat tak luput dari kamera televisi dan lensa para pewarta foto kita. Aparat keamanan terkesan "lebih serius" dalam membungkam gerakan mahasiswa ketimbang ketakberdayaan mereka saat menangani anarki yang dilakukan ormas-ormas sektarian yang merebak selama ini, bahkan dengan sejumlah korban jiwa.

Ketika eskalasi unjukrasa semakin meluas, barulah membuat partai koalisi mengevaluasi gagasan kontroversial mereka. Dalam tekanan unjukrasa yang masif di gerbang parlemen, juga di sejumlah daerah, akhirnya 356 anggota DPR dari partai Demokrat, Golkar, PAN, PKB (minus Lily Wahid dan Effendy Choirie) dan PPP akhirnya terpaksa sepakat untuk tidak menaikkan harga BBM, namun berhasil "menyelundupkan" sebuah celah, ruang kecil yang bisa dimanfaatkan pemerintah. Di situlah kontroversinya.

Opsi kedua itu terkesan kontroversial karena bertentangan dengan UU APBN-P 2012 pasal 7 ayat 6 yang menegaskan harga BBM tak ada kenaikan. Sementara ayat 6.a yang ditambahkan pada pasal itu, membuka peluang pemerintah untuk menaikkan harga BBM apabila dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil/ICP) naik 15 persen dalam enam bulan. Jadi, dapatlah dikatakan, bahwa dalam hal citra politik, fraksi-fraksi pengusung kenaikan mengubah haluan kepenolakan tak lebih demi "branding" partai yang sudah keburu terpuruk.

Satu anggota koalisi yang membelot dari adalah PKS, yang nunut-manut dengan fraksi-fraksi oposisi. Mereka memilih opsi pertama, yakni menolak kenaikan harga BBM sesuai dengan APBN-P pasal 7 tanpa embel-embel. Setelah PDI-P dan Gerindra memilih untuk walk-out maka suara Gerindra dan PKS cuma mencapai angka 82. Demi sinyalemen opsi kedua yang kontroversial itu, maka Hanura dan PDI-P konon akan membawanya ke MK untuk melakukan judicial review.

Opera sabun kenaikan BBM di parlemen ini memperlihatkan betapa mesin politik Partai Golkar yang terlatih mampu memainkan perannya menjaga citra di hadapan rakyat (yang pastinya identik dengan pasal 7 ayat 6 tanpa tambahan ayat), tapi mampu melemparkan ayat 6.a yang disambut antusias Demokrat dan kawan-kawannya. Ketimbang babak belur sendirian dan sangat berpotensi ditinggal konstituennya, opsi tambahan dianggap sebagai solusi cerdas.

Ambruknya menara politik segitiga biru langsung mendudukkan politik pencitraan yang diusung partai tersebut dalam ruang bedah. Seperti revolusi yang kerap memakan anak kandungnya sendiri, maka citra mereka kali ini benar-benar bak petinju kuda hitam yang terkena TKO oleh penontonnya sendiri. Kerugian politis dan sosial, apalagi "branding", jelas terasakan. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga presiden saat ini, bahkan memutuskan tak menghadiri KTT ASEAN XX di Phnom Penh (2-4 April) demi dapat memantau langsung kondisi terkini. Kesepakatan DPR untuk tak menaikkan harga BBM seperti yang diinginkan pemerintah adalah suatu pertanda bahwa kebijakan tak populer tak bisa dilakukan dengan gegabah dan terburu-buru. Karena minyak lebih licin ketimbang kulit pisang. Dia tak hanya mampu membuat orang terpeleset, tapi juga bisa membakar apa pun sampai habis. Dan kelak yang tersisa hanyalah puing...


oscar motuloh
pewarta foto Antara

Foto: Aparat menjaga gedung parlemen dari aksi demonstran (ANTARA/Prasetyo Utomo)

Copyright © 2017 ANTARA Foto Hak Siar Dilindungi UU Terms of Use