POLEMIK BENDERA DAN LAMBANG ACEH

ACEH, 13/4- BENDERA DAN LAMBANG ACEH. Tokoh perdamaian Aceh Jusuf Kalla (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan) dan Pemangku Wali Nanggroe Abdul Malik Mahmud seusai menggelar pertemuan tertutup membahas polemik lambang dan bendera Aceh di Jakarta, Sabtu (13/4). Terkait polemik Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh yang menetapkan simbol atau bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera dan lambang resmi Provinsi Aceh, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah pusat memiliki waktu dua bulan untuk menerima atau menolak qanun tersebut. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki waktu enam bulan untuk melakukan evaluasi dan revisi. FOTO ANTARA/ss/ama/13