KPU SIKAPI JUDICIAL REVIEW UU NOMOR 17 TAHUN 2017

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) didampingi jajarannya beserta akademisi yang juga mantan Ketua KPU masa jabatan 2004-2007 Profesor Ramlan Surbakti (kedua kiri) dan akademisi Ahsanul Minan (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Kewenangan Penyusunan Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Pasca-Judicial Review UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU meminta bantuan kepada sejumlah akademisi pakar kepemiluan dalam menata dan menyusun daerah pemilihan (Dapil) DPR RI dan DPRD provinsi untuk Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU