PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (tengah), Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris (kanan), dan Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono (kiri) memberikan keterangan pers terkait tindak lanjut penyelesaian penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (6/12). Ditjend Minerba KESDM menindaklanjuti penyelesaian penataan IUP dengan mengirimkan surat kepada Ditjend AHU, KPK, Bea Cukai dan Perhubungan Laut terkait status IUP yang C&C maupun Non C&C untuk dapat dilakukan pemblokiran dan tidak dilakukan pelayanan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras/17.