URGENSI PERUBAHAN UU MD3

  • 18 November 2014 20:05 WIB
URGENSI PERUBAHAN UU MD3
Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun (kanan) bersama Anggota DPR Fraksi PKB Abdul Malik Haramain (tengah) serta Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi (kiri) memaparkan rencana revisi UU MD3 dalam diskusi di Jakarta, Selasa (18/11). Menurut pembicara, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) harus melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar logis dan sesuai dengan UUD 1945. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14.
Foto Terkait
Tags:
Informasi Foto
Ukuran Foto
3000x1996
Ukuran Berkas
1.62 MB
Disiarkan
18/11/2014 20:05 WIB
Fotografer
Yudhi Mahatma
Editor